Teguh Santosa: Prabowo Berpeluang Jadi Juru Damai Korea Utara-Korea Selatan

JAKARTA, WARTA EDUKASI — Permintaan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membantu menjembatani kembali hubungan Korea Selatan dan Korea Utara dinilai sebagai bentuk pengakuan terhadap reputasi Indonesia dan kepemimpinan Prabowo di panggung diplomasi global.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengatakan permintaan tersebut sangat beralasan. Menurutnya, Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara Korea, baik Seoul maupun Pyongyang. “Sejak era Presiden pertama RI Soekarno hingga saat ini, Indonesia konsisten memelihara hubungan diplomatik yang harmonis, terbuka, dan bersahabat dengan pemerintah Korea Selatan maupun Korea Utara, tanpa pernah kehilangan netralitasnya,” kata Teguh.

Penulis buku Reunifikasi Korea: Game Theory, yang diangkat dari disertasinya di Universitas Padjadjaran, itu menilai latar belakang historis dan kepercayaan politik tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.

Teguh meyakini Presiden Prabowo dapat tampil sebagai salah satu pemain kunci dalam mendorong kembali dialog antara kedua Korea. Kepemimpinan Prabowo yang dinilai aktif dalam diplomasi perdamaian dunia, menurutnya, relevan untuk mendukung terbentuknya inisiatif dialog damai di kawasan Asia Timur.

Sebagai akademisi dan pemerhati Korea yang memiliki pengalaman berinteraksi serta melakukan studi komprehensif mengenai Korea Utara, Teguh menyatakan kesiapannya memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah Indonesia guna mendukung misi perdamaian tersebut.

Menurut Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-RRD Korea itu, saat ini merupakan momentum yang baik untuk kembali membuka pembicaraan damai antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Ia melihat kepemimpinan Presiden Lee Jae-myung yang berasal dari kubu politik progresif di Korea Selatan berpotensi membuka ruang dialog yang lebih luas dengan Korea Utara. Pendekatan tersebut dinilai lebih terbuka dibandingkan sejumlah pemerintahan konservatif sebelumnya yang cenderung menempatkan Korea Utara sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan.

Namun, Teguh mengakui situasi hubungan kedua Korea saat ini tidak sama dengan periode pembicaraan damai antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada 2018 dan 2019.

Dinamika politik domestik di kedua negara telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi baru yang lebih adaptif terhadap kondisi terkini.

Sejarah Panjang Konflik Dua Korea
Korea Utara dan Korea Selatan terpisah menjadi dua negara setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II pada 1945. Pada 1948, masing-masing pihak membentuk pemerintahan sendiri.

Ketegangan kemudian memuncak dalam Perang Korea yang berlangsung pada 1950 hingga 1953. Konflik tersebut berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai permanen.
Setelah itu, berbagai upaya dilakukan untuk membuka pembicaraan mengenai perdamaian dan kemungkinan reunifikasi Semenanjung Korea.

Pada 2000 dan 2007, Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun dari kubu progresif masing-masing bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il di Pyongyang untuk membicarakan perdamaian dan prospek penyatuan kedua Korea.

Hubungan kembali memburuk pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung-bak dan Park Geun-hye yang berasal dari kubu konservatif pada periode 2008–2017.

Peluang dialog kembali terbuka pada era Presiden Moon Jae-in (2017–2022). Moon berkunjung ke Pyongyang pada 2018 dan turut memfasilitasi pertemuan antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Namun, peluang tersebut kembali meredup pada masa pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol yang mengambil pendekatan lebih konservatif terhadap Korea Utara.

Di sisi lain, Korea Utara juga mengalami perubahan kebijakan. Pada Januari 2024, Kim Jong Un menyatakan bahwa gagasan reunifikasi Semenanjung Korea tidak lagi menjadi tujuan utama negaranya dan mengarahkan kebijakan menuju konsep dua negara.

Perubahan tersebut turut diikuti dengan penghapusan berbagai gagasan mengenai reunifikasi dalam kebijakan dan konstitusi Korea Utara serta pembubaran sejumlah lembaga yang berkaitan dengan isu reunifikasi.

Dorong Perjanjian Damai Permanen
Teguh menilai berbagai hambatan psikologis dan politik masa lalu perlu dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar, yakni menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

“Yang penting saat ini adalah mengakhiri status quo konflik dengan mengubah perjanjian gencatan senjata tahun 1953 menjadi perjanjian damai yang permanen,” ujar Teguh, yang mengaku telah puluhan kali berkunjung ke Korea Utara dan Korea Selatan.

Ia optimistis Indonesia dapat memainkan peran konstruktif dalam proses tersebut, terlebih jika mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan dukungan penuh dari kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, saya yakin babak baru stabilitas dan perdamaian abadi di Semenanjung Korea dapat kembali diwujudkan,” pungkas Teguh.
(Red/Warta Edukasi)