DARI PATI KE SENAYAN: RAKYAT DATANG, DPR JANGAN CUMA DIAM

RAKYAT DATANG, DPR JANGAN CUMA DIAM

Oleh: Redaksi Warta Edukasi

Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kerumunan massa di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.

Ada pesan.

Dan pesan itu datang dari Pati.

Ketika masyarakat Pati bergerak dari daerah menuju Senayan, persoalannya tidak lagi sekadar tentang Pati. Ia telah berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih besar: seberapa serius negara mendengar suara rakyat ketika rakyat merasa hukum, pemerintahan dan keadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya?

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) datang membawa tuntutan yang tegas: mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan mendorong hukuman yang sangat berat bagi pelaku korupsi, termasuk hukuman mati.

Tuntutan tersebut tentu bisa diperdebatkan dari perspektif hukum, HAM dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Tetapi jangan buru-buru berhenti pada perdebatan soal hukuman mati.

Sebab ada satu pesan yang jauh lebih penting:

rakyat sedang menuntut negara untuk lebih serius mengejar uang hasil korupsi.

Pati Bukan Tiba-Tiba Marah

Mereka yang hanya melihat aksi Pati di Jakarta mungkin akan bertanya: mengapa masyarakat Pati sampai harus datang ke DPR RI?

Jawabannya tidak muncul dalam satu malam.

Pada 2025, masyarakat Pati pernah diguncang polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 yang disebut mencapai hingga 250 persen.

Kebijakan itu memicu gelombang demonstrasi dan tuntutan terhadap pemerintah daerah.

Dari sinilah sebuah pelajaran penting muncul.

Ketika kebijakan pemerintah dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, kepercayaan publik dapat runtuh dengan sangat cepat.

Dan ketika kepercayaan sudah runtuh, persoalannya bukan lagi sekadar angka pajak.

Persoalannya berubah menjadi soal legitimasi.

Rakyat mulai bertanya:

Untuk siapa kebijakan dibuat?

Siapa yang menikmati?

Siapa yang menanggung?

Dan apakah pemerintah benar-benar mendengar rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan konferensi pers.

Ketika Masalah Daerah Menjadi Isu Nasional

Inilah bagian yang menurut kami paling menarik.

Gerakan masyarakat Pati akhirnya membawa isu mereka ke jantung kekuasaan: DPR RI.

Tentu saja, aksi 27 Agustus tidak hanya diikuti masyarakat Pati. Ada kelompok-kelompok lain yang datang dengan agenda masing-masing.

Namun keberadaan AMPB memberikan warna tersendiri.

Mereka membawa dua tuntutan besar: RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.

Di titik inilah gerakan Pati mengalami perubahan kelas.

Dari persoalan daerah menjadi persoalan nasional.

Dari mempertanyakan kebijakan seorang pejabat menjadi mempertanyakan kemampuan negara memberantas korupsi.

Dan pertanyaan itu sangat sah untuk diajukan.

Sebab korupsi bukan sekadar persoalan seseorang mengambil uang negara.

Korupsi adalah persoalan bagaimana uang publik dapat keluar dari jalur yang seharusnya.

Masyarakat membayar pajak.

Masyarakat membeli kebutuhan yang dikenai pajak.

Masyarakat membayar berbagai pungutan.

Tetapi ketika uang negara dicuri, rakyat pula yang harus menanggung akibatnya.

Jalan rusak.

Sekolah kekurangan fasilitas.

Pelayanan publik tersendat.

Program pembangunan tidak maksimal.

Dan ironisnya, rakyat sering kali diminta bersabar.

Sementara mereka yang menikmati uang hasil kejahatan bisa saja hidup jauh lebih nyaman.

Di sinilah kemarahan publik menemukan alasan moralnya.

RUU Perampasan Aset: Jangan Hanya Jadi Janji Politik

Tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset sebenarnya bukan isu baru.

Tetapi justru karena sudah lama dibicarakan, publik berhak bertanya:

Sampai kapan?

Berapa lama lagi masyarakat harus menunggu?

Berapa banyak kasus korupsi lagi yang harus terjadi?

Berapa banyak uang negara lagi yang harus hilang?

Dan berapa banyak pelaku korupsi lagi yang harus diproses sebelum negara memiliki instrumen yang semakin kuat untuk mengejar aset hasil kejahatan?

Tentu, pembentukan undang-undang tidak boleh dilakukan secara serampangan.

Harus ada kepastian hukum.

Harus ada mekanisme peradilan yang adil.

Harus ada perlindungan terhadap hak warga negara.

Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru melahirkan kewenangan yang dapat disalahgunakan.

Tetapi sebaliknya, jangan pula alasan kehati-hatian dijadikan alasan untuk menunda tanpa batas.

Rakyat berhak mendapatkan kepastian.

Jika memang diperlukan, bahas.

Jika ada masalah, jelaskan.

Jika ada pasal yang harus diperbaiki, perbaiki.

Tetapi jangan biarkan rakyat terus berada dalam ruang tunggu yang tidak jelas ujungnya.

Yang Harus Ditakuti Koruptor Bukan Sekadar Penjara

Di sinilah kita perlu jujur.

Korupsi tidak akan selesai hanya dengan menambah ancaman hukuman.

Sebab koruptor tidak selalu takut pada penjara.

Yang mungkin lebih ditakuti adalah ketika hasil kejahatannya benar-benar tidak bisa dinikmati.

Mobil disita.

Rumah disita.

Tanah disita.

Rekening dibekukan melalui mekanisme hukum.

Aset hasil kejahatan dikembalikan kepada negara.

Dengan kata lain:

korupsi harus dibuat tidak menguntungkan.

Inilah mengapa pembahasan mengenai perampasan aset menjadi penting.

Kalau seseorang mencuri Rp10 miliar kemudian hanya kehilangan kebebasannya beberapa tahun, sementara sebagian besar hasil kejahatan masih bisa dinikmati keluarganya, publik tentu akan bertanya:

Di mana rasa keadilannya?

Pemberantasan korupsi seharusnya bukan hanya menghitung berapa tahun seseorang dipenjara.

Tetapi juga menghitung:

berapa banyak uang rakyat yang berhasil diselamatkan?

Tetapi Ada Satu Hal yang Harus Dijaga: Jangan Biarkan Rakyat Diperalat

Di sisi lain, masyarakat juga harus cerdas.

Tidak semua demonstrasi otomatis benar.

Tidak semua orang yang membawa megafon berbicara atas nama rakyat.

Dan tidak setiap spanduk yang mengatasnamakan kepentingan rakyat otomatis bebas dari kepentingan politik.

Karena itu, gerakan rakyat harus tetap kritis terhadap siapa pun.

Termasuk terhadap dirinya sendiri.

Jangan sampai kemarahan rakyat menjadi kendaraan bagi kepentingan kelompok tertentu.

Jangan sampai isu pemberantasan korupsi berubah menjadi perang politik.

Jangan sampai perbedaan pendapat berakhir menjadi kekerasan.

Dan jangan sampai informasi yang belum terverifikasi disebarkan hanya karena sesuai dengan emosi massa.

Rakyat boleh marah. Tetapi kemarahan harus tetap memiliki akal sehat.

Demonstrasi yang damai, argumentatif dan terukur justru jauh lebih kuat daripada kerusuhan.

Sebab ketika tuntutan rakyat disampaikan dengan data dan argumentasi, pemerintah akan semakin sulit mengabaikannya.

DPR Jangan Hanya Mendengar Saat Massa Datang

Ada satu pertanyaan sederhana untuk DPR RI:

Apakah suara rakyat baru dianggap penting ketika ribuan orang datang ke depan gedung parlemen?

Kalau jawabannya iya, maka ada persoalan serius dalam demokrasi kita.

Sebab demokrasi seharusnya tidak bekerja dengan rumus:

rakyat turun ke jalan → pemerintah panik → pejabat memberikan pernyataan → setelah situasi tenang, semuanya kembali seperti semula.

Itu bukan penyelesaian.

Itu hanya siklus.

Rakyat datang.

Rakyat marah.

Rakyat didengar.

Kemudian dilupakan.

Lalu beberapa tahun kemudian rakyat kembali marah.

Siklus seperti itu harus dihentikan.

DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan representasi.

Karena itu, ketika masyarakat datang membawa tuntutan, yang dibutuhkan bukan sekadar menerima perwakilan massa untuk berfoto atau memberikan pernyataan normatif.

Yang dibutuhkan adalah jawaban politik yang konkret.

Apa yang akan dilakukan?

Kapan dibahas?

Bagaimana mekanismenya?

Apa hambatannya?

Dan kapan rakyat dapat melihat hasilnya?

Dari Pati, Kita Belajar Satu Hal

Pati memberikan pelajaran penting tentang hubungan antara rakyat dan kekuasaan.

Jangan menganggap rakyat diam berarti rakyat setuju.

Kadang rakyat diam karena lelah.

Kadang rakyat diam karena tidak tahu harus mengadu ke mana.

Kadang rakyat diam karena merasa suaranya tidak akan didengar.

Tetapi ketika ketidakpuasan sudah menemukan momentum, suara yang tadinya kecil dapat berubah menjadi gelombang.

Dan ketika gelombang itu bergerak dari desa, kecamatan, kabupaten hingga Jakarta, negara seharusnya tidak melihatnya semata-mata sebagai gangguan keamanan.

Lihatlah sebagai alarm demokrasi.

Alarm bahwa ada kepercayaan publik yang perlu diperbaiki.

Alarm bahwa ada kebijakan yang perlu dievaluasi.

Alarm bahwa ada hukum yang perlu diperkuat.

Dan alarm bahwa masyarakat semakin sadar terhadap haknya sebagai warga negara.

Senayan, Bola Sekarang Ada di Tanganmu

Masyarakat Pati sudah datang.

Mereka sudah menyampaikan suara.

Mereka sudah membawa tuntutan.

Sekarang pertanyaannya bukan lagi:

“Mengapa mereka berdemo?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Apa yang akan dilakukan negara setelah mereka berdemo?”

Karena demonstrasi hanyalah awal.

Ujian sesungguhnya justru terjadi setelah massa membubarkan diri.

Ketika kamera media pergi.

Ketika jalan kembali normal.

Ketika spanduk dilipat.

Dan ketika suara pengeras suara berhenti.

Pada saat itulah rakyat akan menunggu.

Apakah tuntutan mereka benar-benar dibahas?

Apakah RUU Perampasan Aset bergerak?

Apakah pemberantasan korupsi semakin kuat?

Apakah uang negara semakin terlindungi?

Ataukah semuanya kembali menjadi janji yang dikemas dalam konferensi pers?

Senayan, bola sekarang ada di tanganmu.

Jangan paksa rakyat datang berkali-kali hanya untuk mendapatkan jawaban yang seharusnya bisa diberikan melalui kerja lembaga negara.

Sebab rakyat tidak datang ke Jakarta untuk mencari panggung.

Setidaknya, itulah yang seharusnya kita pastikan.

Mereka datang membawa satu hal yang paling mahal dalam demokrasi:

kepercayaan.

Dan ketika kepercayaan rakyat mulai habis, tidak ada gedung parlemen yang cukup tinggi untuk menutup suara mereka.

Dari Pati ke Senayan, rakyat sedang mengetuk pintu kekuasaan.

Pertanyaannya sekarang: apakah Senayan akan benar-benar membuka pintu, atau kembali pura-pura tidak mendengar?