Menkeu Purbaya Respons Dugaan Aliran Uang ke Dirjen Bea Cukai, Tegaskan Ikuti Arahan Presiden
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
- print Cetak
Jakarta, Warta Edukasi — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dugaan aliran dana kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) Djaka Budi Utama yang mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang.
Purbaya menegaskan akan mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait langkah yang akan diambil terhadap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Saya akan ikutin perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Meski demikian, Purbaya belum memberikan keterangan lebih jauh terkait kemungkinan pencopotan Djaka Budi Utama dari jabatannya sebagai Dirjen Bea dan Cukai.
“Ya kita lihat minggu depan ya,” katanya singkat.
Dugaan aliran uang tersebut terungkap dalam sidang perkara dugaan suap importasi barang di lingkungan Bea Cukai. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Orlando Hamonangan Sianipar alias Ocoy, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, sebagai saksi.
Jaksa KPK M. Takdir Suhan memaparkan sejumlah amplop berkode yang diduga berkaitan dengan pembagian uang dari pihak perusahaan swasta BlueRay.
“Izin majelis, kami tampilkan sampling amplop yang ada kodenya,” ujar jaksa dalam persidangan.
Jaksa kemudian menyebut salah satu amplop berkode nomor “1” diduga diperuntukkan bagi Dirjen Bea Cukai dengan nilai mencapai 213.600 dolar Singapura.
Namun, Ocoy mengaku tidak mengetahui pihak yang dimaksud dalam kode tersebut.
“Nomor 1 saya tidak tahu, Pak. Nomor 2 saya tahu, nomor 3 saya tahu,” ujar Ocoy di hadapan majelis hakim.
Saat ditanya mengenai pihak yang menyerahkan amplop kepada masing-masing penerima, Ocoy juga mengaku tidak mengetahui proses penyerahan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan meminta institusi tersebut segera melakukan pembenahan.
Dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Prabowo meminta Menteri Keuangan mengambil langkah tegas apabila pimpinan DJBC dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo.
Kasus dugaan suap importasi barang tersebut hingga kini masih terus bergulir di pengadilan dan menjadi perhatian publik terkait upaya pemberantasan korupsi di sektor kepabeanan.
(Redaksi Warta Edukasi)
- Penulis: Redaksi
