126 Petani di Lampung Selatan Masih Terjerat Kredit Macet PKBL, Jaminan Sertifikat Belum Dikembalikan

Lampung Selatan, warta edukasi — Sebanyak 126 petani di Kabupaten Lampung Selatan dikabarkan hingga kini masih menghadapi persoalan kredit macet Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan PTPN VII dan kini masuk ke dalam pengelolaan PT Perkebunan Nusantara I.

Para petani mengaku kecewa karena hingga saat ini belum ada kepastian terkait program penghapusan kredit macet UMKM yang sebelumnya diumumkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

Padahal, pemerintah disebut telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar untuk penyelesaian kredit macet UMKM dan petani terdampak pandemi Covid-19.

Namun di lapangan, para petani mengaku bunga pinjaman masih berjalan, pokok utang tetap ditagih, dan jaminan berupa sertifikat tanah masih ditahan.

“Sudah bertahun-tahun kami menunggu kejelasan. Katanya ada program penghapusan utang, tetapi kenyataannya bunga tetap aktif dan sertifikat kami belum dikembalikan,” ujar salah satu petani kepada wartawan.

Permasalahan kredit tersebut diketahui mulai muncul sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Banyak petani mengalami gagal usaha dan kesulitan ekonomi hingga akhirnya masuk kategori kredit macet.

Yang menjadi sorotan, sebagian petani disebut telah melunasi kewajibannya. Namun jaminan mereka belum juga dikembalikan karena masih terikat sistem kelompok atau tanggung renteng.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jika pemerintah telah membuka program penghapusan piutang macet dan anggaran telah disiapkan, mengapa pelaksanaannya di lapangan terkesan belum berjalan optimal.

Pihak pengelola disebut berdalih proses masih menunggu verifikasi dan penerbitan surat keputusan (SK) dari kementerian terkait. Namun alasan tersebut mulai dipertanyakan para petani karena proses dinilai berlangsung cukup lama tanpa kepastian.

Sorotan kini mulai mengarah kepada jajaran direksi BUMN terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai:

• status program penghapusan kredit macet,
• alasan bunga pinjaman masih berjalan,
• kepastian pengembalian jaminan,
• serta nasib 126 petani yang masih menunggu penyelesaian.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat kecil yang sebelumnya berharap program penghapusan kredit macet benar-benar menjadi solusi pasca pandemi.

Masyarakat kini menunggu transparansi serta langkah nyata dari pihak perusahaan maupun kementerian terkait agar program yang digaungkan pemerintah tidak hanya menjadi janji di atas kertas bagi para petani kecil di Lampung Selatan. ( Red )