Tubaba Q Sehat Jadi Prioritas, CKG Malah Juru Kunci: Gagal Kebijakan atau Pelaksanaan?

Oleh: Ahmad Basri (K3PP Tubaba)

Tukang Bawang Barat, Warta Edukasi –Data seringkali lebih jujur daripada pidato. Ketika data menunjukkan kegagalan suatu program, tidak ada cara lain selain mengakui kenyataan tersebut dan mencari akar persoalannya.

Rilis data Distribusi Cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Provinsi Lampung per 31 Mei 2026 menunjukkan fakta yang patut menjadi perhatian serius semua pihak.

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) berada di posisi paling bawah dengan angka cakupan hanya 3.678 peserta. Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan Kabupaten Pringsewu yang mencapai 36.041 peserta, Mesuji 33.580 peserta, dan Kota Metro 30.493 peserta.

Pada indikator agregat CKG, Tubaba juga hanya mencatat 11.126 peserta. Jumlah ini menjadi yang terendah dibandingkan seluruh kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Lampung.

Pertanyaannya, mengapa Tubaba berada di posisi paling buncit? Apakah kondisi ini menunjukkan kegagalan program kesehatan, atau justru kegagalan dalam pelaksanaan program di tingkat daerah? Sementara Program Tubaba Q Sehat sangat membuwing yang hampir setiap hari kerja nyaris di lakukan di tiyuh-tiyuh.

Harus dipahami bahwa Program Cek Kesehatan Gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan mulia. Program ini dirancang untuk meningkatkan deteksi dini penyakit, memperluas akses pelayanan kesehatan, serta memperkuat upaya pencegahan penyakit di tengah masyarakat.

Harus diingat program yang baik tidak otomatis menghasilkan capaian yang baik. Keberhasilan sebuah program sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya di lapangan. Data yang menempatkan Tubaba di posisi terakhir mengindikasikan adanya persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.

Bisa jadi penyebabnya adalah lemahnya sosialisasi kepada masyarakat, kurang optimalnya mobilisasi peserta, keterbatasan sumber daya kesehatan, rendahnya koordinasi antarinstansi, atau bahkan lemahnya kepemimpinan dalam mendorong pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif kebijakan publik, kegagalan implementasi sering kali lebih berbahaya daripada kesalahan perencanaan. Sebab masyarakat akhirnya kehilangan manfaat dari program yang sebenarnya telah disediakan oleh negara.

Karena itu, posisi buncit yang ditempati Tubaba tidak boleh dipandang sekadar angka statistik. Data tersebut dapat menjadi tanda adanya persoalan serius dalam pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis.

Jika kabupaten lain mampu menjangkau puluhan ribu warga, mengapa Tubaba hanya mampu menjangkau sebagian kecil dari sasaran yang ada?

Apakah masyarakat tidak mengetahui keberadaan program tersebut? Apakah puskesmas belum maksimal melakukan pendekatan jemput bola? Apakah tenaga kesehatan menghadapi keterbatasan tertentu dalam pelaksanaannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar mengemuka ketika data menunjukkan bahwa capaian Program Cek Kesehatan Gratis di Tubaba menjadi yang terendah di Provinsi Lampung.

Harus diingat bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

Dalam kondisi seperti ini, DPRD tidak boleh hanya diam. Sebagai lembaga pengawas, DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk meminta penjelasan kepada pemerintah daerah.

Hearing atau rapat kerja dengan Dinas Kesehatan perlu dilakukan guna mengetahui secara jelas penyebab rendahnya capaian Program Cek Kesehatan Gratis di Tubaba.

Pengawasan DPRD menjadi penting karena program kesehatan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sekali lagi, jangan sampai publik terjebak pada politik pencitraan melalui slogan-slogan pelayanan kesehatan gratis yang selama ini disuarakan pemerintah daerah. Sebab ukuran keberhasilan bukan terletak pada banyaknya publikasi, melainkan pada capaian nyata yang dapat dibuktikan melalui data.

Data yang telah dirilis menunjukkan bahwa Tubaba saat ini berada di peringkat terbawah dalam cakupan Program Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Lampung. Fakta tersebut dapat dibaca sebagai bentuk kegagalan yang memerlukan evaluasi serius.

Kritik terhadap kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai serangan politik ataupun kritik yang berlebihan.
K3PP percaya bahwa data harus menjadi dasar evaluasi, bukan sekadar pajangan dalam presentasi. Sebab kesehatan masyarakat terlalu penting untuk dipertaruhkan oleh kelalaian birokrasi.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan yang panjang tentang keberhasilan program. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang benar-benar hadir, menjangkau mereka, dan memberikan manfaat yang nyata. (Red)