Rupiah Tembus Rp17.700 per Dolar AS, Kelas Menengah Mulai Terjepit: Ancaman Krisis Sosial Mengintai

JAKARTA, WARTA EDUKASI – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali memicu kekhawatiran. Pada perdagangan awal pekan, Senin (18/5/2026), rupiah bergerak di kisaran Rp17.590 hingga Rp17.660 per dolar AS. Tekanan berlanjut pada Selasa (19/5/2026), ketika nilai tukar menyentuh sekitar Rp17.725 per dolar AS.

Melemahnya rupiah bukan hanya menjadi persoalan pasar keuangan, tetapi mulai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi nasional.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menilai kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak pelemahan mata uang nasional. Kenaikan harga kebutuhan dan meningkatnya biaya hidup memaksa banyak keluarga menghitung ulang pengeluaran mereka.

Menurut Arie, berbagai rencana yang sebelumnya telah disusun, mulai dari biaya pendidikan, investasi, tabungan, hingga kebutuhan sekunder, kini menghadapi tekanan akibat menurunnya daya beli masyarakat.

“Keluarga mulai mengurangi pengeluaran non-primer untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Jika negara tidak memiliki kemampuan mengatasi secara cepat, dampaknya bisa beruntun,” ujarnya.

Situasi tersebut juga menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat karena nilai tabungan dan cadangan ekonomi yang dimiliki semakin tergerus oleh inflasi dan kenaikan harga barang.

Arie menjelaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dilepaskan dari kondisi global yang sedang bergejolak. Konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya, turut memengaruhi harga energi dunia.

Kenaikan harga minyak global berpotensi mendorong peningkatan biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri. Dampaknya, harga kebutuhan pokok maupun layanan publik dapat ikut mengalami kenaikan.

Dalam jangka pendek, tekanan ekonomi tersebut diperkirakan paling cepat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah dan kelompok berpenghasilan rendah. Jika kondisi berlanjut hingga memengaruhi pemenuhan kebutuhan pokok, maka persoalan ekonomi berpotensi berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas.

“Kalau sudah masuk ke kebutuhan primer, dampaknya akan menjadi persoalan sosial,” kata Arie.

Ia menilai pemerintah telah menjalankan berbagai program perlindungan sosial. Namun, program tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Arie juga menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Selain itu, berkurangnya kapasitas fiskal pemerintah pusat maupun daerah berpotensi memperbesar tekanan terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

Penurunan transfer fiskal ke daerah dapat berdampak pada berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang lebih cepat, tepat sasaran, serta responsif terhadap perkembangan situasi ekonomi. Tujuannya agar pelemahan rupiah tidak berkembang menjadi krisis sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga menjadi tantangan utama yang harus segera dijawab. ( Red)